Anak Buruh Migran,belum diperhatikan
LOTIM-Kompleksitas permasalahan BMI di Kabupaten Lombok Timur selalu menjadi perbincangan hangat publik. Keberadaan stakeholder baik pemerintah maupun swasta dalam mengawal perlindungan ini masih berputar dan berkutat pada dinamika Migrasi Aman yang berdokumen. Persoalannya adalah apakah migrasi aman mampu menyelesaikan akar permasalahan BMI (Buruh Migran Indonesia) secara konkrit? Bagaimana dengan tanggungan yang ditinggakan BMI tersebut, tidakkah juga masuk dalam kategori pembiayaan yang mesti dianggarkan atas tiap remitansi yang dikirimkan?.

Hal tersebut menjadi issue utama yang terus didengungkan para aktivis advokasi buruh migran Indonesia yang pagi ini menggelar Focus group Discussion ( FGD ) dengan tema "anak Buruh migran,mencari keadilan"di lesehan rindang rasa selong.

Hadir dalam kesempatan itu berbagai instansi yg leading sektornya terkait persoalan dinamika buruh migran khusunya lombok Timur.

Dalam kesempatan itu perwakilan ADBMI Lotim Habib menyampaikan bahwa perlunya memberi proporsi pada  Konsep Migrasi Aman yang tidak hanya membicarakan konteks keamanan dan kenyamanan BMI (Buruh Migran Indonesia) di negara penempatan dengan kelengkapan dokumen serta kepatuhan terhadap kontrak kerja, melainkan juga secara spesifik menghubungkan keamanan dan kenyamanan pada keluarga yang ditinggalkan dan merupakan bagian yang terintegral dari BMI. Salah satu yang menjadi fokus penting  adalah  tentang masa depan anak BMI yang masih mengambang akibat pola pengasuhan anak yang tidak tepat. Hal ini yang mempengaruhi kondisi psikologis dan trend pergaulan anak tersebut bersama lingkungannya. Fakta bahwa tingginya angka warga yang bermigrasi aman belum menunjukkan ambivalensinya terhadap kesejahteraan keluarga BMI seperti yang ditetapkan pada rapat keluarganya ketika hendak bermigrasi. Fenomena migrasi daur ulang karena belum terjangkaunya pemenuhan cita-cita keluarga yang ditetapkan serta pola konsumsi keluarga BMI yang cenderung menempatkan pengelolaan uang kiriman (remitansi) dengan cara-cara yang tidak bijak. Sehingga pemenuhan dasar hak-hak yang tertanggung (Anak, Red) terbengkalai dan dilihat berdasarkan pola hubungan, mereka (anak-anak BMI ini) ditempatkan sebagai kelompok anak kelas dua atas spesifikasi anak lainnya.

Seringkali dari proses migrasi yang dilakukan walaupun ditempuh dengan cara aman dan berdokumen tidak terlepas dari konflik terutama yang berasal dari keluarga, baik istri maupun mertua. Persoalan yang timbul sebagian besar berasal dari kisruh pembagian remitansi (uang kiriman), miskomunikasi dan  perselingkuhan. Pada akhirnya, ketika keluarga mengalami disharmonisasi, anak selalu menjadi korban atas hal yang tidak dimengertinya. Bahkan pada satu  kasus tertentu, anak bisa saja menjadi alibi atas persoalan hebat di rumah tangga BMI. Ditemukan juga berbagai kasus anak-anak BMI mulai dari penelantaran sampai tidak berjaminnya pendidikan anak-anak mereka disebabkan anak-anak tersebut harus memikul dan terlibat aktif dalam aktivitas produksi yang ada dalam rumah tangga, sehingga waktu bermainnya pun sangat terbatas. Faktanya adalah Anak yang seharusnya identik dengan suplai hiburan dan pendidikan justru mendapati persoalan yang berat yakni ikut memikirkan nasib dan keberadaan ekonomi orang tuanya yang membuatnya tersisih dari teman bermainnya. Dari hal tersebut, jangan  heran  jika banyak anak BMI yang mengalami broken home dan berhadapan dengan hukum (ABH). Membuat mereka terisolir dari komunitasnya, mengalami ketertekanan psikologis dan minder bergaul dengan anak-anak lainnya.

Sementara dilihat dari perspektif hukumnya, anak berhak mendapatkan perlindungan dan pola pengasuhan yang tepat dari keluarganya.  Jika dilihat dari jumlah penempatan TKI Berdasarkan Data dari BNP2TKI pertahun 2013 Kabupaten Lombok Timur yang menyuplai 33.287 orang. Adapun untuk jumlah tanggungan berdasarkan ruang intervensi program ADBMI di 10 desa program pilot inisiative yang bekerjasama dengan yayasan TIFA Foundation dalam rangka penurunan derajat kemiskinan di 10 kantong desa penyuplai BMI yakni desa Jenggik Utara, Sukadana, Bagik Payung Selatan, Suralaga, Gereneng Timur, Gelanggang, Pijot, Selebung Ketangga, Sapit dan Suntalangu sejumlah 5.000-an

Walaupun dengan kompleksitas persoalan yang mendera anak-anak BMI tersebut, para stakeholder juga memperlihatkan kepeduliannya seperti yang dilakukan oleh ADBMI bersama LSD di 10 desa program untuk terus mengerjakan pilot-pilot inisiative guna perlindungan bagi anak-anak BMI, seperti contoh peruntukan lembaga PAUD untuk anak TKI di Desa Jenggik Utara (PAUD Al-Mukhsitin) serta dibentuknya asuhan keluarga yang sederhana untuk mengakomodir para anak-anak BMI baik untuk fasilitas bermain serta konselingnya.

TNGR Terapkan Tarif Baru Biaya Masuk Taman Nasional Gunung Rinjani.

LOTIM-Pada musim pendakian Gunung Rinjani yang akan dimulai pada awal April mendatang Pengelola Taman Nasional Gunung Rinjani akan menerapkan tarif baru sebesar Rp. 250 ribu bagi wisatawan asing dan Rp. 25 ribu dengan wisatawan lokal dan nusantara,  sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2012, namun penerapan tarif tersebut dirasakan berat oleh para pemandu wisata, demikian diungkap     Lalu Fadli, SH, Kepala Seksi Wilayah II TNGR di Selong, Rabu (19/3/2014).kepada sejumlah wartawan yg meminta konfirmasi perihal tersebut.

Penerapan harga baru tersebut dianggap berat oleh para pemandu wisata yang biasa mengantarkan turis asing karena kenaikkan tarif terlalu tinggi dibandingkan tarif yang diberlakukan sebelumnya yaitu sebesar Rp. 20 ribu bagi wisatawan asing dan Rp. 2500 bagi wisatawan lokal dan nusantara sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 59  tahun 1998, tambahnya.

Terkait hal tersebut saat ini Kepala TNGR sedang ke Jakarta untuk mengkonsultasikannya kepada Menteri Kehutanan apakah tarif baru tersebut akan diberlakukan atau tidak di TNGR, kalaupun diberlakukan apakah pemberlakuan tarif sesuai dengan rayon terdahulu di mana wilayah TNGR masuk dalam Rayon I dengan tarif  sebagaimana di atas atau dimasukkan di dalam rayon dengan tariffyang rendah. Di mana system rayon dalam pengelolaan taman nasional dibagi dalam tiga rayon,  ujarnya.

Kita berharap semoga ada kemudahan dalam penerapan tarif di TNGR agar tidak dirasa berat bagi siapa saja, baik wisatawan maupun pemandu wisata, pungkas L. Fadli,

Peduli Gender,wartawan dan NGO bentuk Forum

 LOTIM- menyadari bahwa kasus-kasus terkait gender,issue pengarusutamaan gender dan berbagai kejadian penting lainnya yang berdampak dalam upaya optimalisasi pengarusutamaan gender tidak terekspose secara maksimal di media massa.meskipun terekspose terkadang hanya sebatas kejadian insidental yang tak menyentuh substansi persoalan utama yang patut dikawal dan difahami masyarakat banyak , sejumlah wartawan media cetak dan elektronik bersama beberapa LSM yang aktif dalam gerakan pengarusutamaan gender di kabupaten lombok timur perkuat sinergi dengan membentuk forum komunikasi wartawan dan NGO pro gender.

Kesepakatan itu terbentuk dalam kegiatan diskusi media bersama NGO yg bergerak terkait dengan permasalahan gender dan issue pengarusutamaan gender untuk memperkuat peran media untuk mendukung advokasi kebijakan yang responsif gender dan pro kemiskinan di rumah makan carpio aikmel ( selasa/25/3/2014 ).

Pengarusutamaan gender memang telah diatur oleh pemerintah pusat dengan terbitnya INPRES nomor 9 Tahun 2000 tentang pengarusutamaan gender dalam pembangunan nasional dan untuk pelaksanaannya di daerah Pemerintah telah mengeluarkan Peraturan menteri dalam negeri No.67 tahun 2011. Selain itu bahkan pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten di seluruh indonesia telah menerbitkan PERDA terkait pengarusutamaan gender .namun sangat disayangkan implementasi dan aksi nyata dilapangan sebagai pengejawantahan berbagai aturan sakti pemerintah seringkali abai karena cenderung tak terkawal oleh NGO maupun oleh Media Massa.

Habib,aktivis ADBMI ( Advokasi Buruh Migran Indonesia ) Lombok Timur memaparkan bahwa budaya patriarkal dan pemahaman yg tak komprehensif terhadap issue gender oleh sebagian kalangan religius konservatif dan tokoh adat kemudian seringkali menjadi halangan dalam program pengarusutamaan gender.padahal kita seringkali salah memahami jika menyebut soal Gender.selalu saja kata gender identik dengan perempuan padahal dalam terminologi gender juga terkandung makna laki-laki dan perempuan karena keduanya memiliki peran imbal balik yang setara.gender adalah penyetaraan dan pembangunan berbasis keadilan.tegasnya.

Dalam kesempatan itu forum diskusi akhirnya membentuk forum komunikasi wartawan dan NGO yang nantinya menjadi dinamisator untuk terus mendorong publikasi yg komprehensif terhadap issue-issue dan persoalan pengarusutamaan gender.

Ini tugas kita untuk terus mengkawal kebijakan yang responsif gender dan pro kemiskinan.karena lombok Timur memiliki segudang permasalahan yang harus dituntaskan terkait gender.tegas Triyati,aktivis LBH APIK.

Reported by : Salman Hafiz

SUTIYOSO HADIRI KAMPANYE AKBAR PKPI

LOTIM-kampanye terbuka dalam bentuk rapat akbar partai politik peserta PEMILU 2014 di kabupaten Lombok Timur yang menghadirkan tokoh-tokoh partai tingkat pusat di awali partai keadilan dan persatuan Indonesia ( PKPI ) di lapangan umum terara kec.terara kabupaten Lombok Timur.( Rabu 26 maret 2014 ).

Hadir dalam kesempatan itu Ketua umum DPP PKPI Jenderal ( purn) H.Sutiyoso.bersama beberapa rombongan pengurus Pusat DPP dan DPW PKPI NTB.

Calon presiden dari partai berlambang burung merah ini bahkan sempat turun ke lapangan menyapa massa peserta kampanye.sontak massa kemudian tak menyia-nyiakan kesempatan tersebut dan berebut untuk berfoto bersama sang mantan gubernur DKI jakarta itu.

Ketika ditanya wartawan tentang banyaknya anak kecil yang dilibatkan dalam kampanye partai pimpinannya itu,pria yang populer dengan sapaan BANG YOS ini mengatakan bahwa adanya anak kecil dibawah umur yang kemudian diikutsertakan berkampanye bahkan menggunakan atribut partai tak hanya terjadi di partainya tapi hampir di semua partai jadi tidak perlu terlalu dipermasalahkan ."Ahh itu kan bukan hanya di PKPI,semua partai juga sama " tutur bang yos.

Lebih lanjut,mantan komandan KOPASSUS itu mengatakan bahwa dirinya optimis bahwa target masing-masing satu fraksi untuk DPRD Kabupaten dan DPRD Provinsi untuk partainya dapat terpenuhi.namun untuk DPRRI bang yos tak mau muluk-muluk,ia hanya mentargetkan 1 kursi dari DAPIL NTB.

Kampanye yang berlangsung dibawah sengatan terik matahari itu dihadiri ribuan simpatisan PKPI dari berbagai wilayah di pulau Lombok.dengan pengamanan ketat aparat  kepolisian yang terdiri dari personil gabungan polres lombok timur dan kepolisian daerah NTB dari  berbagai satuan.

DISBUDPAR LOTIM SIKAPI KELUHA ASOSIASI SOPIR

LOTIM- Dinas perhubungan komunikasi dan Informasi ( Dishubkominfo ) kabupaten Lombok Timur melalui kabid.angkutan Darat mohammad saleh menyatakan akan menindaklanjuti informasi terkait banyaknya angkutan umum yang sebelumnya memiliki plat kuning luar daerah kemudian tanpa prosedur yang jelas dimutasi menjadi plat kuning dalam daerah.

Hal itu disampaikan mohammad saleh ketika ditemui sejumlah wartawan diruang kerjanya ( rabu 26 maret 2014).memang kami pernah mendapat informasi terkait hal tersebut namun masih ditelusuri apalagi jenis kendaraan yang diduga dimutasi dari plat kendaraan pulau jawa itu adalah bis dan masuk dalam kategori angkutan kota antar kabupaten.jadi yang lebih memahami dan berwenang soal itu adalah DISHUBKOMINFO Provinsi tegasnya.namun jajarannya akan segera melakukan operasi bersama aparat kepolisian.karena sudah ada aturan tentang pelanggaran ijin trayek dan beroperasi tanpa ijin trayek.namun untuk lombok timur ijin trayek kini dikeluarkan oleh BPPT Lotim dan bukan lagi menjadi wewenang DISHUBKOMINFO.

Sebelumnya ratusan supir berkumpul di desa mamben daya menyatakan penolakan mereka terhadap banyaknya angkutan umum yg populer disebut "engkel"beroperasi di jalur trayek mereka.kendaraan umu tersebut setelah ditelusuri oleh pengurus Asosiasi sopir kendaraan dan angkutan umum ( ASKUM ) lombok ternyata adalah kendaraan yang dibeli dari luar daerah dan tanpa prosedur yang jelas tiba-tiba bermutasi menjadi plat kuning ( angkutan umum) dalam daerah.

Mereka menuntut pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten segera menghentikan operasional mobil angkutan umum asal luar daerah yang jumlahnya ditaksir sebanyak 50 unit.karena mereka tidak memiliki ijin yang sah dan lengkap.

Ketua asosiasi sopir kendaraan dan angkutan Umum ( ASKUM) tahir royaldi ketika ditemui radar mandalika disela-sela pertemuan supir tersebut menuturkan bahwa ada yang tidak beres dengan prosedur mutasi dan ijin trayek yang diberikan instansi terkait tersebut.ini merugikan para supir dan pemilik angkutan umum yang secara rutin dan prosedural mengurus dan memperpanjang ijin trayek.tegasnya..

Adapun untuk kabupaten Lombok timur sendiri terdapat 7.740 kendaraan wajib uji dari semua jenis termasuk kendaraan dinas pemerintah.dengan perincian mobil penumpang sejumlah 328,BIS ( termasuk Engkel ) sebanyak 411,dan mobil barang sebanyak 6601 unit.sesuai data terakhir.


Reported By : S.Hafizt

Kadisbudpar : Kenaikan tarif pendakian TNGR harus ditinjau Ulang

LOMBOK TIMUR- Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata ( DISBUDPAR ) Kabupaten Lombok Timur  Lalu Wirabhakti menyatakan bahwa kenaikan tarif pendakian gunung renjani yang akan mulai diberlakukan tahun ini oleh Balai Taman Nasional Gunung Rinjani ( BTNGR ) harus ditinjau ulang karena hal tersebut masih dianggap belum layak dan dikeluhkan oleh sebagian besar pengusaha pariwisata dan agen tracking rinjani khususnya yang ada di kabupaten Lombok Timur.

Ditemui tim kampungtimoermedia Usai membuka kegiatan Lomba Lintas Alam ( LOLITA ) Ke -6 Provinsi NTB di Aula Kwarcab Pramuka Kabupaten Lombok Timur ( Kamis 27 /3/ 2014 ) mengakui bahwa pihaknya sudah bersurat ke Balai TNGR hal ini karena ia merasa terus didesak oleh para pelaku wisata khususnya yang bergerak dibidang tracking ( pendakian ) gunung rinjani.

Ia juga menyampaikan bahwa dengan kondisi pengelolaan dan perkembangan pariwisata akhir-akhir  ini di wilayah kabupaten Lombok Timur,terkait dengan masih kurangnya angka kunjungan wisata yang kemudian berminat ikut tracking rinjani.kenaikan tarif pendakian tersebut dinilai cukup memberatkan.oleh karena itu masih belum layak untuk dinaikkan.

Tak hanya itu dengan sarana dan prasarana yang dimiliki juga kemampuan sumber daya manusia untuk memberikan pelayanan terbaik bagi para wisatawan yang hendak melakukan pendakian  yang dianggap masih perlu terus ditingkatkan rasanya kenaikan tarif pendakian tersebut belum saatnya untuk diberlakukan,tutur wirabhakti.

Lalu hamdan ( 40 ) salah seorang tour guide freelance di wilayah Desa Tetebatu yang juga menjual paket tracking rinjani ke para wisatawan mancanegara khususnya para wisatawan asing yang menginap di kawasan wisata Tetebatu mengaku kenaikan tarif tersebut harusnya tidak dilakukan,apalagi dengan kenaikan tarif itu otomatis tarif  paket tour yang sudah kami pasarkan baik melalui online maupun melalui beberapa rekan sesama guide di bali ,Kuta Lombok Tengah dan Gili trawangan terpaksa harus menyesuaikan.ini tentunya menambah rincian budget tracking kami tuturnya.

Senada dengan Lalu Hamdan,Sanjaya ( 35 Tahun ) Tour Guide tracking yang sehari-hari bekerja sebagai pemandu pendakian bagi turis mancanegara di penginapan lembah rinjani sembalun mengaku cukup menyayangkan kenaikan tarif pendakian gunung rinjani tersebut,harusnya kenaikan disertai dengan perbaikan sarana da prasarana dan berbagai hal terkait kegiatan pendakian itu sendiri tutur sanjaya ketika dikonfirmasi radar mandalika.

Dalam kesempatan itu Wirabakti juga mengakui bahwa memang tidak ada ruang intervensi yang maksimal dinas kebudayaan dan pariwisata ( DISBUDPAR ) kabupaten Lombok Timur perihal kenaikan tarif pendakian gunung rinjani tersebut karena ini murni wewenang Balai Taman Nasional gunung Rinjani.sehingga ia dan instansinya sebatas memfasilitasi keluhan para pelaku pariwisata di wilayah kabupaten Lombok Timur.

Reporter by Salman hafiz